Minggu, 17 Desember 2017



PEDOMAN PENULISAN HUKUM MAHASISWA

PEDOMAN PENULISAN HUKUM

SEMINAR PROPOSAL, UJIAN KOMPREHENSIF

 

  

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT

BUKITTINGGI

2016

        Tim Penyusun :

  1. Sukmareni, SH.MH
  2. Yohanes Alri, SH.MH
  3. Wendra Yunaldi, SH.MH
  4. Dra Zuimar Ilyas, M.Pd
  5. Anggun Lestari Suryamizon, SH.MH
  6. Nuzul Rahmayani, SH.MH
  7. Kartika Dewi Irianto, SH.MH
  8. Suryani, SH, MH
  9. Azriadi, SH.MH
  10. Fauzi Iswari, SH.MH
  11. Andreas Ronald, SH.MH

 

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB    I           : PANDUAN PENULISAN HUKUM

BAB    II         :FORMAT PROPOSAL PENULISAN HUKUM

BAB    III        ;TEKNIK PENULISAN DAN KUTIPAN

BAB IV ; TATA CARA SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN KOMPREHENSIF

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

 

DAFTAR LAMPIRAN :

  1. Contoh Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum
  2. Halaman Persetujuan dari Dosen Pembimbing
  3. Contoh Halaman Pengesahan Tim Penguji
  4. Surat Pernyataan Keaslian Penelitian
  5. Contoh Format Abstrak
  6. Contoh Cara Penulisan catatan Kaki
  7. Contoh Penulisan Daftar Pustaka

 

BAB I

KETENTUAN UMUM PENULISAN HUKUM

  1. Pengertian dan Tujuan Penulisan Hukum

Penulisan Hukum (PH) merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa Program Starata Satu (S1) Fakultas Hukum Universistas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulisan hukum itu dapat dilakukan berupa:

  1. Skripsi hukum

Yaitu karya tulis ilmiah yang memaparkan hasil penelitian, baik penelitian perpustakaan (library research), penelitian lapangan (field research) maupun keduanya, yang membahas atau memecahkan suatu permasalahan dalam bidang ilmu hukum dengan mengunakan teori dan aturan hukum yang berlaku.

  1. Legal Memorandum

Yaitu karya tulis ilmiah yang disusun dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion) dan nasehat hukum (legal advice) yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kasus atau permasalahan hukum yang secara nyata timbul di masyarakat, baik yang belum atau telah diproses di pengadilan (nasional atau internasional), namun belum mempunyai ketetapan hukum.

  1. Studi Kasus (case study)

Yaitu karya tulis ilmiah berupa tanggapan atas suatu putusan pengadilan baik nasional maupun internasional yang telah atau belum memeliki kekuatan hukum yang tetap, termasuk putusan arbitrase nasonal atau internasional, dan penetapan penghentian penyidikan perkara pidana.

                   Tujuan dari penyusunan penulisan hukum adalah untuk mengembangkan kemampuan dan keilmuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam membuat karya ilmiah, dan mampu mempertanggungjawabkan dan mempertahankannya dalam sidang ujian komprehensif.

  1. Persyaratan Mengajukan Usulan Penulisan Hukum

Setiap mahasiswa yang akan mengajukan usulan penyusunan hukum diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Persyaratan Akademik
  1. Indek Pretasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75
  2. Mengumpulkan minimum Kredit 120 SKS
  3. Telah lulus mata kuliah pokok dengan nilai minimal B
  4. Telah lulus mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (Minimal nilai B)
  5. Telah mengambil mata kuliah prasyarat bidang yang ditetapkan oleh program studi dengan minimal nilai B
  6.     Wajib menghadiri seminar proposal minimal 5 (lima) kali dan wajib menghadiri ujian komprehensif terbuka minimal 5 (lima) kali yang dibuktikan dengan penandatanganan blangko jadwal kehadiran seminar proposal dan ujian komprehensif terbuka.
  7. Wajib mengisi kartu kendali bimbingan seminar skripsi mahasiswa yang ditandatangani oleh masing-masing pembimbing.
  1. Persyaratan Administrasi.
  1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan atau aktif pada tahun akademik yang sedang berjalan yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu mahasiswa dan kwintasi SPP semester berjalan, atau bukti lain yang diminta oleh Bagian Adminitrasi Akademik (BAA)
  2. Menunjukan KRS tentang pengambilan mata kuliah penulisan akhir (skripsi, legal memorandum atau studi kasus)
  3. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan dengan menunjukan kwintasi pembayaran penulisan Hukum/penulisan akhir kepada Bagian Administrasi Akademik (BAA)
  1. Prosedur Pengajuan Usulan Penyusunan Penulisan Hukum
  1. Pengajuan judul penulisan hukum sebanyak 3 (tiga) judul disertai dengan outline penulisan hukum, dimulai 1 (satu) bulan setelah perkuliahan awal semester berlangsung.
  2. Pengajuan judul penulisan hukum wajib dimintakan tanda persetujuan Sekretaris Program Studi melalui Kasubag Akademik.
  3. Judul penulisan Hukum yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Program Studi melalui Kasubag Akademik disampaikan kepada Ketua Program Studi untuk dilakukan penelusuran guna mendapat persetujuan topik/judul penulisan hukum dan rekomendasi.
  4. Judul penulisan hukum yang mendapat persetujuan Sekretaris Program Studi/Kasubag Akademik yang telah direkomendasikan oleh Ketua Bidang, disampaikan pada Ketua Program Studi untuk penunjukan dosen pembimbing.
  5. Sebelum penunjukan dosen pembimbing, semua judul yang diajukan oleh mahasiswa terlebih dahulu disidangkan oleh pimpinan dan tim peminatan (Dekan, Ketua prodi, Serkertaris prodi, dan Ketua Bidang).
  6. Dengan membawa surat penunjukan dosen pembimbing, mahasiswa memulai konsultasi/bimbingan dengan dosen yang dimaksud dan dapat melanjutkan pembuatan/penyusunan proposal.
  7. Untuk memantau kegiatan bimbingan, Fakultas Hukum UMSB memberikan Kartu Kendali Bimbingan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing setiap kali bimbingan dilakukan.
  8. Mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki penulisan hukumnya jika ada tambahan, perbaikan, dan lain-lain pada waktu bimbingan.
  1. Penilaian Usulan  Penyusunan Penulisan Hukum
  1. Proposal yang telah disetujui oleh tim dosen pembimbing akan diseminarkan dengan dihadiri oleh dosen pembimbing dan narasumber.
  2. Seminar proposal sebagaimana disebutkan di atas harus melalui persetujuan Ketua Program Studi
  3. Mahasiswa wajib menyerahkan usulan penelitian/proposal penulisan Hukum kepada Fakultas melalui Kasubag Akademik sebanyak 5 (lima) rangkap.
  4. Ketua Prodi akan menjadwalkan seminar proposal dan mengeluarkan undangan seminar proposal untuk dosen narasumber.
  5. Usulan penelitian/proposal yang akan diujikan beserta undangan seminar proposal, harus sudah diserahkan pada dosen penguji paling lama 2 (dua) hari sebelum diujikan dan dibuktikan dengan berita acara penyerahan usulan penelitian/proposal yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan.
  6. Tahapan seminar proposal penulisan hukum, yaitu:
    1. Mahasiswa mempresentasikan proposal dalam bentuk power point maksimal 15 (lima belas) menit;
    2. Mahasiswa harus memperlihatkan literatur/referensi serta peraturan perundang-undangan terkait topik penulisan hukum
    3. Narasumber menanggapi dan memberikan masukan seputar topik penulisan hukum;
    4. Narasumber dan Pembimbing memberikan penilaian dengan mempertimbangkan judul, permasalahan, dan metode penelitian yang digunakan dalam proposal
  7. Hasil penilaian terhadap proposal penulisan hukum tersebut berupa “lulus” atau “tidak lulus”.
  8. Proposal penulisan hukum yang dinyatakan “lulus” wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah seminar.
  9. mahasiswa memperbaiki proposal sesuia masukan dari narasumber pada saat seminar dan mendapat pengesahan dari pembimbing paling lambat 1 (satu) bulan sejak ujian proposal dilaksanakan.
  10. Surat izin penelitian dikeluarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat pengesahan perbaikan proposal dari pembimbing.

 

  1. Pembimbing
  1. Syarat Untuk Menjadi Dosen Pembimbing

Untuk menjadi dosen pembimbing penulisan hukum, secara umum persyaratannya yaitu:

  1. Dosen tetap dan tidak tetap yang sudah memiliki jabatan fungsional minimal lektor, memiliki kompetensi, relevansi keilmuan, serta kualifikasi akademik dengan topik yang bersangkutan.
  2. Di dalam 1 (satu) semester seorang dosen hanya dapat membimbing maksimal 6 (enam) orang mahasiswa dan/atau dapat lebih dengan memperhatikan rasio pembimbing dan mahasiswa bimbingan (pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada).
  3. Pembimbing ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari pembimbing I (satu) dan II (dua) dengan persyaratan harus mengerti dan memahami bidang ilmu yang terkait dengan penulisan hukum.
  4. Tugas dan tanggung jawab pembimbing
  1. Tugas pembimbing adalah membantu mengarahkan dan menuntun mahasiswa dalam melakukan penulisan hukum
  2. Tanggung jawab pembimbing:
  • Pembimbing I (satu) bertanggung jawab pada aspek materi/substansi penulisan hukum;
  • Pembimbing II (dua) bertanggung jawab pada aspek teknis penulisan hukum, metode penelitian maupun redaksional.
  1. Setiap dosen pembimbing mempunyai waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memeriksa penulisan hukum mahasiswa untuk setiap kali bimbingan penulisan  hukum.
  2. Proses bimbingan
  1. Proses bimbingan dimulai dari pembimbing II (dua), kemudian setelah disetujui pembimbing II (dua), proses bimbingan dapat dilanjutkan ke pembimbing I (satu).
  2. Proses bimbingan berakhir apabila pembimbing I (satu) dan Pembimbing II (dua) telah memberikan persetujuan tertulis pada lembaran berita acara bimbingan penulisan hukum.
  3. Proses bimbingan maksimal 2 (dua) semester, dan apabila keterlambatan disebabkan oleh pembimbing maka Ketua Program Studi dapat mengganti dosen pembimbing.
  1. Penggantian Dosen Pembimbing

Penggantian dosen pembimbing dilakukan dimungkinkan karena beberapa hal, seperti:

  1. Meninggal dunia
  2. Berhalangan sementara
  3. Melanggar kode etik bimbingan
  4. Berkeberatan membimbing mahasiswa, karena merasa tidak memiliki kompetensi dan relevansi keilmuan serta kualifikasi akademik, dan alasan lainnya yang relevan.

 

BAB II

FORMAT PROPOSAL PENULISAN HUKUM

  1. Format Proposal Penulisan Hukum

Format penulisan hukum terdiri dari:

  1. Judul
  2. Latar Belakang Masalah
  3. Rumusan Masalah
  4. Tujuan Penelitian
  5. Manfaat Penelitian
  6. Tinjauan Pustaka
  7. Metode Penelitian
  8. Sistematika Penulisan
  9. Daftar Pustaka (minimal 15 buku)

 

  1. Langkah-langkah Pembuatan Proposal Penulisan Hukum
  1. Judul
  1. Memilih tema atau topik yang akan diteliti, mencari permasalahannya, dan merangkai judul penulisan hukum yang tepat.
  2. Dalam memilih objek yang akan diteliti harus mempertimbangkan:
  1. Relevansi dan urgensi dari permasalahan yang akan diteliti dengan keilmuan dan kondisi sosial mayarakat;
  2. Waktu, tenaga, dan dana yang tersedia.
  1. Judul penelitian perumusannya:
  1. harus merefleksikan permasalahan yang akan diteliti;
  2. mesti ada kaitannya dengan tujuan dari penulisan hukum yang akan dilakukan;
  3. Menggambarkan sifat penelitian dan jenis analisis yang digunakan.
  1. Judul penelitian disyaratkan:
  1. Kalimat judul harus singkat, jelas, dan tidak memberi peluang penafsiran yang bermacam-macam;
  2. Menggunakan bahasa ilmiah dan mudah dipahami oleh orang lain

 

  1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah dalam sebuah penelitian merupakan refleksi umum yang akan mengungkapkan rasa keingintahuan mahasiswa tentang fenomena/gejala, atau peristiwa (das sein) serta norma hukum  (das sollen) yang menarik untuk diteliti dengan menjelaskan signifikansinya bagi pengembangan kajian ilmiah dan aktualisasinya di tengah masyarakat.

 

  1. Rumusan Masalah
  1. Rumusan masalah merupakan turunan (breakdown) konsep judul.
  2. Aspek normatif dan empiris menjadi panduan utama dalam menentukan rumusan masalah penelitian.
  3. Setiap butir rumusan masalah harus terkait atau turunan dari uraian latar belakang masalah.
  4. Rumusan masalah harus menunjukkan urgensi dari suatu penelitian.
  5. Rumusan masalah harus sederhana, jelas, mudah dimengerti, dan tidak bertele-tele/ berlebihan.
  6. Rumusan masalah penelitian disusun dalam kalimat pertanyaan

 

  1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang ingin dicapai melalui penelitian/penulisan hukum. Tujuan dari penulisan hukum tersebut tidak boleh melenceng dari rumusan masalah, tetapi hanya terbatas pada masalah yg diteliti saja, atau dengan kata lain tujuan penulisan hukum tersebut harus sinkron dengan rumusan masalah.

 

  1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis sehubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis sehubungan dengan perbaikan kehidupan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah.

 

  1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis berbagai keterangan atau sumber yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian/penulisan hukum. Tinjauan pustaka berfungsi memperkuat alasan yang dikemukakan peneliti di latar belakang dan juga untuk mendukung peneliti dalam merumuskan masalah penelitian yang berkaitan dengan kajian teori dan sumber hukum tentang topik yang diteliti.  

  1. Metode Penelitian

Pada bagian ini Peneliti harus mengemukakan metode penelitian sesuai dengan jenis penelitian hukum yang digunakan yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum.

  1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan agar pembaca dapat mengetahui cakupan kajian yang akan dibahas dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan di Fakultas Hukum UMSB terdiri atas 4 (empat) BAB untuk skripsi, 3 (tiga) Bab untuk legal memorandum dan studi kasus

  1. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka memuat seluruh literatur yang dikutip dalam penulisan, yang diurutkan menurut abjad dan tahun. Berdasarkan daftar pustaka tersebut akan tergambar kedalaman pengetahuan dan sumber bacaan peneliti (disesuaikan dengan teknik penulisan daftar pustaka).

  1. Format Penulisan Hukum
  1. Bagian Awal Dari Skripsi, Legal Memorandum atau Studi Kasus

Bagian awal dari skripsi, legal memorandum atau studi kasus terdiri dari:

  1. Halaman sampul:
  1.  Dari karton (hard cover)
  1. Hukum Perdata, berwarna hijau dengan tulisan tinta hitam timbul.
  2. Hukum Pidana, berwarna merah dengan tulisan tinta hitam timbul.
  3. Hukum Tata Negara (berwarna kuning dengan tulisan tinta hitam timbul).
  1.   Judul skripsi, legal memorandum dan studi kasus ditulis dengan huruf besar font 14 (bold); sedangkan penulisan tempat atau lokasi penelitian, kasus tertentu yang diteliti, ditulis dalam tanda kurung setelah penulisan judul dengan huruf kecil (awal kata dengan huruf besar dengan font 12 (bold) ).
  2.   Dibawah judul di tulis kata skripsi/ legal memorandum/ studi kasus (pilih salah satu).
  3.   Dibawah kata skripsi/legal memorandum/studi kasus diberi kalimat, “Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum,” diikuti dengan logo Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
  4.   Nama dan Nomor  Pokok Mahasiswa, dan program kekhususan (konsentrasi).
  5.   Nama Fakultas dan Universitas.
  6.   Tahun pembuatan penulisan hukum.
  7.   Nomor Registrasi.
  1. Halaman judul dari kertas A4 dengan isi seperti halaman sampul.
  2. Halaman persetujuan dosen pembimbing penulisan hukum.
  3. Halaman pengesahan Tim penguji penulisan hukum.
  4. Lembar pernyataan keaslian penulisan hukum, yaitu lembar pernyataan penulis bahwa penulisan hukum tersebut merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat. Apabila pernah  ditulis orang lain wajib disebutkan (nama, NPM dan universitas/perguruan tingginya di mana penulisan hukum itu di terbitkan).
  5. Halaman kata pengantar berisi tentang maksud dan tujuan penulisan hukum, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi untuk penulisan hukum. Kata pengantar bersifat formil (menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak lebih dari 2 (dua) halaman).
  6. Halaman abstraksi berisi uraian : judul penulisan hukum, nama, NPM,  Pembimbing, ringkasan dari isi penulisan hukum, Kata Kunci (200 sampai dengan 300 kata), yang ditulis dalam satu halaman dengan satu spasi, maksimal 4 paragraf
  7. Halaman daftar isi dimulai dari abstrak, kata pengantar, daftar tabel dan daftar gambar (jika ada), Daftar isi
  8. Penomoran halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel , daftar gambar (apabila ada) diberi nomor dengan huruf i, ii, iii, iv, dst. dibagian tengah bawah (bottom center). Sedangkan Halaman sampul, Halaman judul, halaman persetujuan Dosen pembimbing  dan halaman pengesahan tim penguji  serta lembar pernyataan keaslian penelitian tidak di beri nomor halaman.

 

  1. Bagian Isi Skripsi, Legal Memorandum atau Studi Kasus
  1. Skripsi

Bagian isi dari skripsi terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN skripsi berisi:

Berisikan 12-15 halaman

  1. Latar Belakang Masalah

Berisikan alasan pemilihan judul, regulasi (aturan yang terkait dengan judul/ das sollen) dikaitkan dengan  das sein (kenyataan atau realitas yang terjadi)

  1. Perumusan masalah berisi tentang permasalahan yang timbul dari obyek penelitian. (ditulis dengan kalimat formal atau berupa pertanyaan).
  2. Tujuan penelitian menguraikan tentang apa yang hendak di capai penulis sehubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu: memperoleh jawaban atas pertanyaan yang ada dalam permasalahan penelitian.
  3. Manfaat atau kegunaan penelitian berisi tentang manfaat hasil penelitian baik manfaat secara teoritis dan praktis bagi perkembangan ilmu hukum, maupun bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

 

  1. Metode penelitian menjabarkan tentang:
  1. Sifat penelitian, dapat berupa:
  1. Exploratif, yaitu Penelitian yang dilakukan terhadap suatu gejala atau peristiwa dimana peneliti belum mempunyai suatu pengetahuan atau sumber data atau bahan.
  2. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.
  3. Eksplanatoris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesa terhadap suatu masalah yang sudah lengkap.
  1. Metode pendekatan, dapat berupa:
    1. Yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan.
    2. Yuridis sosiologis/empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

 

  1. Sumber Data dan Bahan Hukum:
  1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian seperti: obsevasi, wawancara, kuisioner, sampel, dan sebagainya.
  2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan. Data sekunder dibidang Hukum terdiri dari:
  • bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan sebagainya
  • Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: RUU, Buku-buku para Sarjana, Hasil penelitian, Jurnal, Makalah dan sebagainya.
  • Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hokum primer dan skunder, seperti: Koran, kliping, majalah, dan sebagainya.

 

Data sekunder pada penelitian empiris yang berupa bahan hokum, pada penelitian hokum normatif disebut hanya Bahan Hukum.

  1. Teknik pengumpulan data dan Bahan Hukum:

Jika penelitian kepustakaan (yuridis normatif), menggunakan penelitian kepustakaan (library research), studi dokumen.  Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.

Penelitian lapangan (yuridis empiris), dengan cara wawancara, kuesioner, pengamatan, atau kombinasi

  1. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum
    1. Pengelompokan, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari kapan diperlukan oleh peneliti (reduksi Data)
    2. Coding, membuat kode tertentu terhadap data yang sudah terkumpul
  1. Analisis data dan Bahan Hukum
  1. Kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hokum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.
  2. Kuantitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hokum dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka yang akan dapat diolah secara kuantitatif dengan menggunakan parameter statistika.
  1. Sistematika skripsi berisi tentang penjelasan atau isi Bab per Bab dari keseluruhan materi skripsi

 

Sistematika penulisan di Fakultas Hukum UMSB terdiri atas 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I tentang PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian teoritis dan dasar hukum yang berhubungan dengan topik.

BAB III tentang HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV tentang PENUTUP, berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan kepustakaan yaitu uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari bahan pustaka, yang mencakup landasan teori, definisi dan pengertian serta dasar hukum yang digunakan berkenaan dengan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Halaman tinjauan pustaka berkisar antara 16-20 halaman

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian tentang hasil penelitian baik berupa data maupun bahan hukum, serta analisis hasil penelitian beserta dasar hukumnya yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan. Apabila rumusan masalahnya ada 3 (tiga), maka di bab penelitian dan pembahasan ini ada tiga sub judul yang harus di bahas atau di uraikan.

Halaman hasil penelitian berkisar antara 25-40 halaman

 

BAB IV PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan saran, berisikan 2 sampai 3 halaman

Kesimpulan berisi penyimpulan penulis berdasarkan atau menjawab permasalahan yang diajukan dalam skripsi, sedangkan saran berisi solusi yuridis yang diusulkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan skripsi.

Bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran (yang relevan).

  1. Legal Memorandum

 

Bagian isi legal memorandum terdiri dari:

Jumlah minimal halaman 45

 

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang :

  1. Latar belakang masalah yang berisi paparan secara garis besar mengenai problematik konkrit dan dasar yuridis utama yang mencerminkan dua variabel yang akan menjadi suatu permasalahan dalam hukum.
  2. Perumusan masalah berisi tentang hal-hal apa yang menjadi pertanyaan hukum yang hendak di jawab dalam hukum positif. Masalah tersebut muncul dari hubungan (inter relasi) garis besar peristiwa hukum yang telah, sedang, dan akan terjadi, dengan dasar yuridis utama bidang hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum, sehingga dapat memunculkan variabel yang akan dibahas dalam bagian pembahasan.
  3. Tujuan penelitian yang berisi tentang tujuan atau apa yang hendak dicapai penulis dengan penulisan legal memorandum ini.
  4. Metode penelitian memuat metode yang dipakai penulis, termasuk di dalamnya cara perolehan data dan anlisis data.
  5. Sistematika penulisan yaitu: uraian tentang ringkasan, atau isi dari masing-masing bab secara singkat.

 

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang :

  1. Penelusuran sumber-sumber hukum (legal audit) yaitu; menelusuri peraturan perundangan yang ada yang relevan dengan pokok persoalan hukumnya, serta tinjauan teori yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.
  2. Tinjauan atau ulasan tentang fakta hukum dari permasalahan yang di bahas.
  3. Analisis penulis baik terhadap fakta hukum dan peraturan yang ada, dan analisa terhadap kasus yang ada termasuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) atau nasihat hukum (legal advice) atas permasalahn yang ada.

BAB III PENUTUP

Berisikan tentang :

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan hukum atau status yuridis atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran (yang relevan).

 

  1. Studi Kasus

Berisikan minimal 45 halaman. Bagian isi studi kasus terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN ;

Berisikan tentang Kasus posisi dan intisari putusan yang akan dikaji, termasuk spesifikasi yang dapat memberikan masukan untuk pemecahan masalah yang dapat di temukan dalam suatu putusan pengadilan serta masalah hukum yang ditemukan (rumusan masalah).

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang :

  1. Teori dan dasar hukum atau aturan yang di gunakan untuk menganalisis kasus.
  2. Analisis hukum terhadap putusan kasus yang telah di jelaskan dalam bab I, dimana analisis dilakukan dengan menggunakan norma atau asas hukum serta teori  dan aturan yang terkait untuk mengkaji kasus tersebut.

BAB III PENUTUP

Berisikan tentang :

Kesimpulan atas permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya.

Bagian akhir studi kasus terdiri dari daftar pustaka dan lampiran yang relevan.

 

BAB III

TEKNIK PENULISAN DAN KUTIPAN

  1. Kertas dan Sampul
  1. Jenis kertas yang digunakan untuk menyusun penelitian Penulisan Hukum (skripsi, legal memorandum atau studi kasus) adalah  kertas  70 Gram,  ukuran  21,5x  29,7  cm, warna  putih  dan ukuran kwarto (A4S).
  2. Sampul
  1. Warna kertas sampul proposal penulisan hukum adalah; 
  • Hukum Perdata berwarna hijau .
  • Hukum Pidana berwarna merah.
  • Hukum Tata Negara berwarna kuning.
  1. Jenis kertas sampul penelitian Penulisan Hukum adalah Buffalo atau Linnen;
  2. Penulisan Hukum disampul dengan sampul kertas (hard cover) dan setiap bab  dibatasi  kertas  A4  berwarna, sesuai dengan program kekhususan masing-masing,  dijilid langsung (tidak dengan plester atau lakban).
  3. Tulisan  yang  dicetak  pada  sampul  sama  dengan  yang  terdapat  pada halaman judul.
  4. Tulisan pada sampul dicetak dengan menggunakan tinta warna hitam.
  1. Punggung sampul

Berisi  lambang  Fakultas Hukum UMSB,  tulisan  Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus,  tahun  pembuatan,  judul  Penulisan Hukum, Nama dan NPM Penulis

  1. Warna  pita  pembatas  Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus dibedakan  menurut  bagian  Program Kekhususan (PK), yaitu : 

-           Hukum Perdata berwarna hijau .

-           Hukum Pidana berwarna merah.

-           Hukum Tata Negara berwarna kuning.

 

  1. Penomoran
    1. Halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel (apabila ada) diberi nomor dengan angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, dst.) di bagian tengah bawah (bottom center). Sedangkan Halaman sampul, Halaman judul, halaman persetujuan Dosen pembimbing PH dan halaman pengesahan tim penguji PH, lembar pernyataan keaslian PH, lembar pernyataan pernyataan izin publikasi PH tidak di beri nomor halaman.
    2. Halaman bagian isi (Pendahuluan sampai Penutup) diberi nomor urut dengan angka latin (1, 2, 3, 4, 5, dst.) pada sudut kanan atas.
    3. Halaman pertama setiap Bab nomor halamannya ditempatkan pada bagian bawah  tengah  halaman, untuk  halaman  selanjutnya nomor diletakan pada bagian kanan atas.
    4. Setiap Bab harus bernomor urut dengan angka Romawi besar (seperti  :  I, II, III dan seterusnya).
    5. Daftar pustaka, daftar  istilah dan daftar riwayat hidup tidak diberi nomor halaman.
    6. Setiap lampiran diberi nomor urut dengan angka Romawi.

 

  1. Pembagian Bab dan Sub Bab
    1. Setiap Penulisan Hukum dibagi ke dalam beberapa Bab. Untuk tulisan bab yang ditulis sebagai awal bab, ditempatkan ditengah pada bagian atas kertas,  dengan menggunakan  huruf  kapital,  ditulis BAB  I, BAB  II, BAB III, dan seterusnya;
    2. Bab yang besar akan  dirinci lebih lanjut dalam  satuan-satuan bertingkat lebih kecil yang disebut anak Bab atau Sub Bab;
    3. Untuk membedakan Bab, sub Bab, sub-sub dan seterusnya, maka cara penulisan  bagian  tersebut dilakukan dengan penomoran berbentuk angka, huruf secara berturut-turut sebagai berikut :
  1. Angka Romawi besar untuk Bab tingkat 1;
  2. Huruf besar untuk Sub Bab (Bab tingkat 2);
  3. Angka Arab untuk Sub-sub Bab (Bab tingkat 3);
  4. Huruf  kecil untuk Bab tingkat 4;
  5. Angka Arab dengan satu tanda kurung dibelakang untuk Bab tingkat 5;
  6. Huruf  kecil dengan satu tanda kurung dibelakang untuk Bab tingkat 6;
  7. Angka Arab diantara dua tanda kurung untuk Bab tingkat 7;
  8. Huruf  kecil diantara dua tanda kurung untuk Bab tingkat 8;

Contoh :

Bab I (Bab tingkat 1)

A.  Sub Bab (Bab Tingkat 2)

1.  Sub-sub Bab (Bab tingkat 3)

a.  Bab Tingkat 4

1)  Bab tingkat 5

a)  Bab Tingkat 6

(1)  Bab tingkat 7

(a)  Bab tingkat 8

  1. Sub Judul/Anak Bab diketik mulai dari batas tepi kiri pada setiap tingkatan. Setiap kata  dimulai  dengan  huruf  kapital (kecuali  kata  penghubung  dan kata depan), tanpa tanda baca titik, tanpa garis bawah dan diketik tebal.
  2. Sub-sub Judul/Bagian anak Bab diketik dengan menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama pada kalimat saja dan tidak diakhiri dengan titik, serta diketik mulai dari tepi kiri pada tingkatannya dan diketik tebal.
    1. Teknik Penulisan Hukum

 

  1. Skripsi, legal memorandum atau studi kasus ditulis di atas kertas ukuran A4, HVS 70 gram, dengan lebar margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm.
  2. Ditulis menggunakan huruf jenis Times New Roman dengan ukuran huruf font 12 (dua belas), dan diketik dengan dua spasi (double).
  3. Penulisan alenia baru: kata paling awal di tulis masuk kedalam sebanyak tujuh ketukan atau di mulai pada 1,2 cm (1 Tab) dari tepi kiri, dengan 2 spasi.
  4. Teks atau istilah bukan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.

 

  1. Daftar  Isi, Daftar Tabel, Daftar  (Grafik, Gambar, Lampiran) dan Daftar Pustaka
  1. Daftar Isi
  1. Daftar Isi Penulisan Hukum memuat Bab-bab Penulisan hukum dimulai dengan Ucapan Terima Kasih dan diakhiri dengan Lampiran-lampiran sesuai dengan kerangka Penulisan Hukum.
  2. Daftar Isi dicantumkan sesudah Ucapan Terima Kasih.
  3. Daftar Isi memuat Bab dan Sub-sub Bab.
  4. Daftar Isi disusun sebagai berikut :
  1. Istilah “Daftar Isi” ditulis pada garis paling atas di tengah-tengah halaman  simetris  kiri-kanan, seluruhnya huruf besar, tanpa tanda titik, tanpa garis bawah.
  2. Abstrak, Ringkasan, Ucapan Terima Kasih, Daftar Isi, Daftar Tabel (kalau ada) merupakan bagian awal Penulisan Hukum dituliskan dari garis margin sebelah kiri.
  3. Semua nomor halaman yang menunjuk masing-masing item ditulis pada garis margin sebelah kanan item yang bersangkutan dengan masing-masing nomor halaman dihubungkan dengan tanda titik yang rapi (……………).
  4. Perkataan “Bab” ditulis sebelah kiri pada garis margin. Selanjutnya sejajar nomor-nomor bab dan judul-judul bab.
  5. Antara bab dengan sub bab, dan antara sub bab dengan sub bab, diberi jarak 1 (satu) spasi. Sedangkan antara bab diberi jarak 2 (dua) spasi.

 

  1. Daftar Tabel
  1. Daftar Tabel memuat seluruh judul/kepala tabel.
  2. Daftar Tabel dicantumkan setelah daftar isi
  3. Daftar Tabel disusun sebagai berikut :
  1. Pada  garis  paling atas, ditengah-tengah halaman, ditulis istilah “Daftar Tabel”  (seluruhnya huruf besar, tanpa tanda baca titik, tanpa garis bawah dan sebagainya);
  2. Istilah “nomor” dituliskan pada garis margin sebelah kiri dan istilah “halaman” (ditulis sejajar dengan nomor) dituliskan pada garis margin sebelah kanan (tanpa tanda baca apapun);
  3. Nomor-nomor tabel ditulis secara berurutan di bawah perkataan nomor tersebut, tanpa menyebutkan perkataan nomor lagi;
  4. Antara judul tabel dan nomor halaman sebelah kanan dihubungkan dengan tanda titik-titik;
  5. Antara judul tabel dengan judul tabel yang lain diberi jarak 1½ (satu setengah) spasi.
  1. Daftar Grafik, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran

Daftar grafik, daftar Gambar dan Daftar lampiran pada dasarnya disusun dengan mengikuti cara penyusunan daftar tabel.

  1. Daftar Pustaka 
  1. Isi

Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang benar-benar dipergunakan untuk  membuat Penulisan Hukum.  Selain buku dapat juga dimasukan jurnal atau majalah ilmiah atau akses disitus internet sumber tertulis lainnya.

  1. Susunan
  1. Daftar Pustaka disusun menurut urutan abjad nama penulis. Urutan  secara  abjad  ini  berlaku  tidak  hanya  pada  huruf  pertama saja tetapi juga pada huruf kedua dan seterusnya;
  2. Apabila ada satu buku atau lebih dari seorang penulis, maka nama penulis tidak dicantumkan 2 (dua) kali, tetapi cukup dibuat garis mendatar sepanjang 8 (delapan) karakter dari margin sebelah kiri yang berfungsi sebagai nama pengganti penulis tersebut;
  3. Pencantuman masing-masing  pustaka tidak didahului dengan pencantuman nomor urut;
  4. Jarak masing-masing baris dalam setiap kepustakaan adalah 1 (satu) spasi, dan jarak antara masing-masing kepustakaan adalah 2 (dua) spasi;
  5. Huruf pertama dari masing-masing kepustakaan diketik tepat pada garis tepi kiri (tanpa edensi) dan untuk garis-garis berikutnya masuk ke dalam dan mulai pada ketukan/karakter ketujuh (1,1 cm).
  1. Bentuk
  1. Nama pengarang yang terdiri dari dua unsur atau lebih, nama akhir (nama belakang) dicantumkan lebih dahulu (terbalik);
  2. Apabila pengarang lebih dari dua orang, maka hanya nama pengarang pertama yang disebutkan, kemudian di belakang nama ditambah et.al.;
  3. Gelar, pangkat, dan sebagainya tidak dicantumkan;
  4. Susunan nama daftar pustaka secara berurutan memuat nama penulis koma, judul buku (kata perkata ditulis dengan huruf miring/ diberi garis bawah/ditebalkan) koma edisi atau volume atau cetakan buku koma, kota penerbit titik dua, nama penerbit koma, tahun terbit titik;
  5. Apabila sumber kepustakaan adalah sumber atau majalah ilmiah, maka susunan pengetikan secara berurutan memuat nama penulis artikel atau tulisan koma, judul artikel atau tulisan (kata perkata ditulis dengan huruf miring/ditebalkan) koma, tahun penerbitan koma, nama jurnal atau majalah ilmiah (diantara tanda petik) koma, nomor atau isi atau periode penerbitan dan tahun penerbitan titik;
  6. Apabila sumber kepustakaan adalah merupakan terjemahan, maka susunan pengetikan secara berurutan memuat nama penterjemah koma, kata “trans./pent.” dalam tanda kurung koma, nama pengarang buku asli sebelum diterjemahkan koma, tahun publikasi buku koma, judul buku terjemahan (kata perkata ditulis dengan huruf miring/ diberi garis bawah/ditebalkan) koma, edisi atau volume buku koma, kota penerbit titik dua, nama penerbit titik.
  1. Kutipan dan Footnote
  1. Kutipan

Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tidak langung. Kutipang Langsung adalah kutipan yang sesuai dengan yang aslinya, karangan/tulisan  yang  dikutip, yaitu dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari teks asli (baik kutipan bahasan Indonesia maupun bahasa asing). Sedangkan Kutipan  tidak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil inti/isinya saja, yaitu berupa intisari atau ikhtisar dari karangan/tulisan yang dikutip.

  1. Cara Penulisan Kutipan Langsung
  1. Kutipan langsung pendek, ditulis tidak melebihi dari 5 (lima) baris ketikan, diketik 2 (dua) spasi. Kutipan ini cukup dijalin ke dalam teks dan diberi tanda petik, pada awal dan akhir kutipan tersebut.
  2. Kutipan langsung panjang, ditulis melebihi dari 5 (lima) baris ketikan. Kutipan ini  tidak boleh dijalin dalam teks, akan tetapi diberi tempat tersendiri. Kutipan langsung panjang diketik dengan jarak 1 (satu) spasi tunggal tanpa diberi tanda petik. Pada paragraf pertama masuk ke dalam 7 (tujuh) ketukan dari garis margin sebelah kiri dan baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 5 (lima) ketukan.
  3. Jika dalam kutipan tersebut perlu dihilangkan berapa bagian kalimatnya, maka bagian tersebut perlu diberi tanda titik 3 (tiga) kali.
  1. Catatan kaki (footnote)
  1. Kutipan yang langsung diambil dari sumber pustaka harus sesuai dengan aslinya, baik mengenai susunan kata, maupun mengenai tanda baca.
  2. Diktat dan modul kuliah dapat digunakan sebagai sumber kutipan dalam Penulisan Hukum.
  3. Dalam catatan kaki (footnote) harus dicantumkan nama lengkap pengarang koma, judul buku koma, nomor jilid koma, tempat penerbitan titik dua, nama penerbit koma dan tahun penerbitan koma, halaman (disingkat Hlm.) yang dikutip, judul buku harus dimiringkan/diberi garis bawah/huruf tebal (bold).
  4. Apabila nama pengarang /penulis lebih dari dua maka yang dicantumkan hanya nama pengarang yang disebut pertama, dibelakang nama tersebut ditambah dengan kata et.al.
  5. Nama pengarang ditulis sesuai nama aslinya, baik untuk nama orang Indonesia maupun orang asing tanpa mencantumkan gelar.
  6. Penulisan catatan kaki (footnote) yang bersumber dari kepustakaan bukan dalam bentuk buku, misalnya bunga rampai, jurnal, internet, makalah dan lain-lain.
  7. Footnote harus di tempatkan pada halaman yang sama dengan kutipannya, ditulis pada bagian bawah halaman teks dimulai pada jarak 7 (tujuh) ketukan dari garis margin sebelah kiri dan selanjutnya dimulai dari garis margin kiri. Jarak footnote dengan kalimat teks terakhir sejauh dua kali jarak spasi tik (= 4 spasi) dengan disela garis pemisah sepanjang 5 (lima) cm dimulai pada tepi margin pada tengah-tengah antara teks dan footnote-nya dengan ditulis menggunakan satu spasi dengan font 10.
  8. Penomoran catatan kaki (foonote) harus berurut dari Bab I sampai Bab terakhir.
  9. Penulisan catatan kaki (footnote) yang bersumber dari kepustakaan yang telah dikutip sebelumnya, dapat menggunakan Ibid. (jika yang dikutip masih buku yang sama), Loc. Cit. (jika mengutip buku yang sama, halaman yang sama, dan kata/kalimat yang sama untuk yang kedua kalinya), atau Op. Cit. (mengutip buku yang sama tapi sudah ada buku lain yang dikutip sebelumnya).
  10. Catatan kaki (footnote) tidak harus berupa sumber kutipan, tetapi dapat juga berupa penjelasan lebih lanjut dari masalah yang di tulis pada halaman tempat catatan kaki berada.

 

BAB IV

TATA CARA SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN KOMPREHENSIF

  1. Seminar Proposal

Tujuan seminar proposal penulisan hukum adalah menjamin bahwa mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir (penulisan hukum) dapat melakukan prosedur pelaksanaan seminar proposal sesuai prosedur di Fakultas Hukum UMSB.

Prosedur seminar proposal:

  1. Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing untuk melaksanakan seminar proposal.
  2. Mahasiswa menunjukkan lembar/ bukti persetujuan dosen pembimbing untuk melaksanakan seminar proposal pada draft naskah proposal penelitian.
  3. Membayar uang seminar dan melunasi kewajiban keuangan lainnya;
  4. Mahasiswa mendapat berkas-berkas pendaftaran seminar dari Kasubag Akademik yang terdiri dari;
  1. Form persetujuan/ tanda tangan dosen pembimbing pada draft naskah proposal penelitian.
  2. Form pendaftaran seminar proposal.
  3. Form undangan seminar 5 (lima) rangkap yang masing ditujukan kepada dosen pembimbing (2), narasumber (2) dan arsip (1).
  4. Form pengumuman seminar proposal untuk peserta seminar rangkap 2 (dua)
  1. Program studi menyiapkan pelaksanaan seminar proposal dengan didampingi oleh dosen pembimbing (minimal 1 orang) dan narasumber (2 orang).
  2. Mahasiswa mendaftar seminar proposal pada Kasubag Akademik dengan menunjukkan:
  1. Lembar persetujuan pada draft naskah proposal penelitian yang telah ditandatangani Dosen pembimbing.
  2. Form pendaftaran seminar proposal yang telah ditandatangani Dosen pembimbing.
  3. Lembar undangan untuk Dosen Pembimbing, pembahas seminar proposal yang telah diisi hari, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan seminar proposal.
  4. Lembar pengumuman seminar proposal yang telah diisi.
  1. Sekretaris program studi/ Kasubag Akademik mengecek semua kelengkapan form isian dan menandatangani berkas-berkas/ form pelaksanaan seminar proposal penelitian.
  2. Mahasiswa menyiapkan draft naskah proposal 5 (lima) rangkap dan diserahkan kepada dosen pembimbing dan narasumber paling lambat 2 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seminar proposal berikut undangan seminar proposal. Khusus naskah yang diserahkan kepada dosen pembimbing juga disertai lembar penilaian seminar proposal.
  3. Mahasiswa melaksanakan seminar pada jadwal yang telah ditentukan.
  4. Seminar minimal dihadiri oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing, 1 (satu) orang narasumber dan 10 (sepuluh) orang peserta.
  5. Mahasiswa mendapat masukan/ pertanyaan/ perbaikan terhadap draft naskah proposal yang dipresentasikannya dari dosen pembimbing dan narasumber.
  6. Dosen pembimbing memberikan penilaian pada seminar proposal mahasiswa.
  7. Mahasiswa memperbaiki draft naskah proposal penelitian sesuai dengan perbaikan dan saran pada saat seminar proposal penelitian maksimal dalam waktu 2 (dua) minggu.

 

  1. Ujian Komprehensif

            Ujian komprehensif terdiri dari ujian komprehensif tertutup dan ujian komprehensif terbuka.

  1. Ujian komprehensif tertutup adalah prasyarat untuk mengikuti ujian komprehensif terbuka yang materi ujiannya adalah dasar-dasar ilmu hukum (pidana, perdata, HTN, dan AIK) dan materi kuliah yang berkaitan dengan objek penulisan hukum. Pelaksanaan ujian komprehensif tertutup berlangsung minimal 30 menit dan maksimal 50 menit untuk setiap peserta ujian.
  2. Ujian komprehensif terbuka, dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian komprehensif tertutup. Pada ujian komprehensif terbuka mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil penulisannya di hadapan tim penguji. Pelaksanaan ujian komprehensif terbuka berlangsung menimal 45 menit dan maksimal 60 menit untuk setiap peserta ujian.
  1. Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif
  1. Mahasiswa pada saat mendaftar ujian komprehensif harus sudah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
  1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang di wajibkan oleh fakultas.
  2. Tidak ada mata kuliah wajib yang memperoleh nilai D.
  3. Nilai mata kuliah yang terkait dengan materi penulisan hukum minimal B.
  1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mendaftarkan pada sekretariat (kasubag akademik) Fakultas Hukum dan melengkapi persyaratan-perstaratan yang diperlukan.
  2. Masa pendaftaran ujian komprehensif paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jadwal ujian komprehensif.
  3. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mendaftar ujian komprehensif adalah sebagai berikut:
  1. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagia mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat pada semester tersebut.
  2. Menyerahkan salinan ijazah SMU/sederajat yang telah di legalisir.
  3. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2x3cm sebanyak 4(empat) lembar.
  4. Mengisi formulir untuk permohonan wisuda.
  5. Menyerahkan draft penulisan hukum yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing penulisan hukum sebanyak 6 (enam) exsemplar.
  6. Menyerahkan daftar Hadir konsultasi bimbingan penulisan hukum yang telah di isi secara lengkap.
  7. Melunasi seluruh kewajiban keuangan/administrasi dengan menyerahkan bukti setor mahasiswa (BSM)
  1. Pakaian:
  1. Komprehensif tertutup:
  • Laki-laki memakai baju putih, celana dasar hitam, dan jas almamater
  • Perempuan memakai baju putih, rok hitan, jilbab putih, dan jas almamater
  1. komprehensif terbuka:
  • laki-laki memakai baju putih, celana dasar hitam, dasi, peci hitam, dan jas hitam
  • perempuan memakai buju kebaya/ baju kurung yang sopan
  1. Hasil Penilaian Ujian Komprehensif
  1. Nilai ujian komprehensif adalah nilai rata-rata dari nilai mutu penulisan hukum dan nilai mutu ujian (nilai di depan sidang).
  2. Toleransi perbedaan penilaian antara masing-masing anggota tim penguji, maksimum adalah 20 (dua puluh).
  3. Apabila perbedaan penilaian tersebut lebih dari 20, maka tim penguji dan pembimbing yang bersangkutan diharapkan mendiskusikan kembali untuk mencari kesepakatan.
  4. Apabila tidak tercapai kesepakatan, masalah tersebut akan diputuskan oleh Dekan Fakultas Hukum.
  5. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif apabila berhasil memperoleh nila akhir B. Dengan ketentuan:

 

NILAI

HURUF MUTU

ANGKA MUTU

NA ≥ 80

A

4

NA≤66-79

B

3

NA≤56-65

C

2

NA≤51-55

D

1

                                *NA = Nilai Akhir

  1. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang ujian komprehensif apabila IPK akhir studi sekurang-kurangnya 2,75 dengan jumlah mata kuliah yang memiliki nilai D tidak lebih dari 2 mata kuliah.
  2. Hasil penilaian yang diberikan tim penguji ujian komprehensif bersifat final. Artinya, apabila mahasiswa diharuskan memperbaiki, huruf mutunya tidak akan berubah setelah penulisan hukum tersebut diperbaiki
  3. Apabila hasil penilaian ujian komprehensif dinyatakan tidak lulus oleh tim penguji, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti ujian komprehensif ulang.

 

  1. Revisi Penulisan Hukum
  1. Setelah ujian komprehensif terbuka selesai dan ditutup oleh ketua Tim Penguji, para peserta ujian komprehensif akan mendapatkan salinan lembar perbaikan (Revisi) penulisan hukum yang telah diisi oleh para penguji (apabila penguji memberikan saran perbaikan).
  2. Para peserta ujian yang telah lulus ujian komprehensif wajib melakukan perbaikan (Revisi) penulisan hukum dengan berkonsultasi kepada pembimbing Penulisan Hukum. Apabila dosen pembimbing memberi saran/ rekomendasi perbaikan dari dosen penguji, saran/rekomendasi  dari  penguji tersebut dicatat di lembaran saran/ rekomendasi penguji untuk perbaikan mahasiswa.
  3. Jangka waktu perbaikan (Revisi) paling lama adalah 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian komprehensif, atau dalam keadaan mendesak akan ditentukan kemudian sesuai situasi dan kondisi.
  4. Perbaikan (Revisi) Penulisan Hukum harus dimintakan persetujuan/ tanda tangan kepada Tim Penguji (Didahului berkonsultasi  dengan Dosen penguji selanjutnya baru berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum) dengan membawa salinan lembar perbaikan.
  5. Jika dalam jangka waktu paling lama adalah 2 (dua) minggu setelah lulus ujian komprehensif, yang bersangkutan tidak memperbaiki (revisi) penulisan hukumnya. Maka akan diberikan sanksi berupa penundaan wisuda pada periode berikutnya.
  6. Setelah pembimbing memberikan persetujuan terhadap Penulisan Hukum (artikel) yang telah diperbaiki, mahasiswa melengkapi dan memenuhi semua format Penulisan Hukum dan menyerahkannya kepada Tim Evaluator.
  7. Apabila hasil Evaluasi dari Tim Evaluator perlu diperbaiki, maka mahasiswa harus memperbaikinya sesuai dengan saran/ rekomendasi yang diberikan.
  8. Penyerahan Penulisan Hukum disertai dengan soft copy-nya.
  1. Judisium Sarjana
  1. Program Studi menyelenggarakan Judicium Sarjana setelah berakhirnya seluruh rangkaian penyelenggaraan ujian komprehensif.
  2. Judisium sarjana harus diikuti oleh para lulusan.
  3. Judisium sarjana dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum dan terhadap para lulusan diberikan surat keterangan lulus sementara sebagai pengganti sementara waktu ijazah sarjana yang akan diberikan oleh Universitas.

 

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit,  2004.

Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,  1998.

Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam praktek, Jakarta, Sinar Grafika 1991.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2008

Faisal, Sanafiah. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: Y.A.3, 1990.

J Supranto, . Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta, Rhineka Cipta, 2003.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. XIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2014

Soejono,dkk. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rhineka Cipta, 1999.

 

PEDOMAN PENYUSUNAN

PENULISAN HUKUM

Lampiran 1

Contoh Halaman Sampul dan Halaman Judul Penulisan Hukum

 

(......... JUDUL PENULISAN HUKUM.........)

 

SKRIPSI/ LEGAL MEMORANDUM/ STUDI KASUS*

(*pilih salah satu)

 

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”

Logo Fakultas

Oleh:

                                    Nama                           :.......................

                                    NPM                           :.......................

                                    Program Studi             :.......................

                                    Program Kekhususan  :Hukum Perdata ( contoh)

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2015





Info